Sebab bagi Komisi X DPR RI, kebijakan PPPK adalah kebijakan jangka pendek untuk mengafirmasi para guru yang sudah lama mengabdi. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun menegaskan, Komisi X DPR RI secara serius sudah membentuk Panja Pengangkatan Guru Honorer Menjadi ASN guna mengangkat para guru menjadi ASN, bukan melalui seleksi lagi. SehinggaSK inpassing di targetkan selesai tahun 2021,". Adapun terkait TPG terhutang, suyitno menyampaikan, Kemenag telah mengajukan anggaran senilai 300 miliar rupiah untuk pembayaran TPG terhutang bagi guru Non-PNS untuk tahun anggaran 2018 dan 2019. "Kemenag sudah ajukan ke Dirjen Anggaran Kemenkeu. Jika belum dipenuhi oleh DJA tahun Kami sangat berharap pemerintah segera menaikan status mereka menjadi ASN. Khususnya yang telah mengabdi bertahun-tahun," kata Lisda Hendrajoni kepada media ini, Minggu (31/01). Ya, artinya Lisda meninginkan para guru inpassing ini menjadi ASN tanpa lewat PPPK 2021 apalagi CPNS 2021. AkanJadi Sejarah Jika Menag Segera Angkat Guru Inpassing Dan Honorer Jadi ASN Redaksi Minggu, 31/01/2021 - 22:30 WIB A A Jakarta - Pemerintah diminta lebih perhatian kepada nasib para guru yang masih belum sejahtera. Salah satunya dengan menaikkan status inpassing Aparatur Sipil Negara (ASN). 45Ko7. ANGGOTA Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni meminta pemerintah dapat menetapkan guru inpassing yang telah mengabdi bertahun-tahun menjadi aparatur sipil negara ASN. "Kami sangat berharap pemerintah segera menaikan status mereka menjadi ASN. Khususnya yang telah mengabdi bertahun-tahun," kata Lisda Hendrajoni dalam keterangan tertulisnya, Minggu 31/1. Legislator NasDem itu mengatakan bahwa perjuangan para guru inpassing sudah berlangsung. Namun hingga kini belum membuahkan hasil. Wakil rakyat dari dapil Sumatera Barat II itu berharap Menteri Agama yang baru itu mengabulkan permintaan mereka. "Kami selaku anggota Dewan sangat berharap pak Menteri Agama mau menerima aspirasi mereka. Akan menjadi sejarah bagi beliau," lanjut Lisda. Kapoksi NasDem Komisi VIII DPR itu menambahkan pengangkatan guru inpassing menjadi ASN sangat tepat bila dilakukan pada saat ini. "Memang kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Tapi hal itu juga malah akan membantu pendapatan, mengangkat perekonomian dan juga menaikan daya beli masyarakat," kata Lisda. baca juga Kesejahteraan Rendah, Kemenag Tinjau Ulang Gaji Guru Honorer Srikandi NasDem itu menambahkan ke depan pemerintah membuat regulasi yang jelas soal aturan pengangkatan dari honorer, tenaga harian hingga guru inpassing menjadi ASN. "Sekarang kan tidak jelas. Ada yang sudah honorer puluhan tahun tapi belum diangkat. Sedangkan ada pegawai yang baru langsung diangkat," kata Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Sumatera Barat itu. Lisda berharap perjuangan tenaga honorer dan guru inpassing dapat dikabulkan Menteri Agama. "Andaikan pun tidak bisa keseluruhan, karena beban anggaran, setidaknya pemerintah mau memulai kebijakan itu secara bertahap. Dengan memprioritaskan guru inpassing yang telah mengabdi lama," harap Lisda. OL-3 Syarat Pengajuan Inpassing Guru Non PNS 2022 - Sekarang ini ada sebuah program untuk menunjang kebutuhan guru yang bukan PNS. Nama program tersebut adalah inpassing guru non PNS. Tetapi, untuk mengajukan hal tersebut ada syaratnya. Lantas apa syarat pengajuan inpassing guru non PNS 2022 ini?Melalui program inpassing tersebut, dapat membuat guru non PNS semakin sejahtera. Bahkan, bisa dikatakan akan setara dengan guru PNS. Jadi, bukan hanya guru PNS saja yang akan sejahtera tetapi yang non PNS juga akan sama. Untuk lebih jelasnya, simak uraian berikut ini mengenai syarat yang diperlukan untuk pengajuan inpassing guru non PNS Syarat Umum Pengajuan Inpassing Guru Non PNS 2022 Ada beberapa syarat pengajuan inpassing guru non PNS 2022 yang masuk dalam kategori umum. Terdapat 3 syarat umum yang wajib guru penuhi, supaya dapat mengajukan program ini. Untuk lebih jelasnya, simak saja penjelasan lengkapnya di bawah 1. Status Guru Untuk syarat yang pertama adalah status dari guru tersebut. Pastikan guru tersebut bukanlah dari golongan PNS. Sudah pasti golongan PNS tidak boleh mengikuti program ini. Karena, sudah jelas program ini hanya diperuntukkan bagi guru non PNS. Hal ini juga menjadi sebuah syarat utama, dan semua calon pendaftar harus memenuhi kualifikasi ini. Jadi, yang bisa masuk hanyalah guru non PNS seperti guru honorer. Sehingga, semua guru akan mempunyai status yang setara. 2. Pendidikan Syarat umum kedua adalah dari segi pendidikan yang ditempuh. Tentunya pendidikan seorang guru tidak boleh sembarangan. Hanya guru yang sudah menempuh S1 dan S2 yang dapat mendaftar program Inpassing. Jadi, para guru yang masih lulusan SMA tidak bisa mengikuti program inpassing 2022. Bahkan, untuk lulusan S1 juga harus dari universitas yang sudah mempunyai akreditasi. Begitu juga untuk S2 minimal harus sudah mempunyai akreditasi B. Jadi, lulusan yang dihasilkan pun sudah pasti berkualitas. 3. Mempunyai Sertifikat Pendidik Pada syarat umum yang terakhir adalah mempunyai sertifikat pendidik. Biasanya sertifikat ini akan diperoleh saat sudah lulus dari perguruan tinggi yang ditempuhnya. Namun, hanya lulusan dari jurusan pendidikan saja yang akan memperoleh sertifikat pendidik. Bisa dikatakan sebagai guru yang bukan dari jurusan pendidikan akan sulit untuk mengikuti program inpassing. Jika ingin mengikutinya, maka harus mempunyai sertifikat pendidik terlebih dahulu. Karena, sertifikat tersebut menunjukan bahwa orang itu memang benar seorang guru resmi. Syarat Dokumen Pengajuan Inpassing Guru Non PNS 2022 Selain syarat umum, untuk syarat pengajuan inpassing guru non PNS 2022 juga ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi. Beberapa dokumen tersebut bisa sebagai indikator layak atau tidaknya seorang guru masuk dalam program inpassing atau tidak. Adapun syarat dokumen yang harus dipenuhi yakni 1. Dokumen SK Ada beberapa dokumen SK yang harus ada saat ingin mengajukan diri mengikuti program inpassing 2022. Guru harus menyiapkan berbagai SK untuk memenuhi syarat dokumen ini. Seperti SK pengangkatan sebagai guru tetap di sekolah tempat mengajar tersebut. Selain itu, harus juga ada SK jadwal mengajar yang dikeluarkan langsung oleh kepala sekolah. Ada pula SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah. Semua dokumen SK ini merupakan yang terbaru dan juga selama 4 semester. 2. Surat Keterangan Untuk syarat dokumen yang selanjutnya yaitu surat keterangan aktif mengajar. Surat ini, bisa diperoleh dari sekolah tempat guru tersebut mengajar. Harus disertai dengan tanda tangan dari kepala sekolah. Surat keterangan ini wajib dilampirkan pada dokumen. Selain itu, harus juga mencantumkan nomor NUPTK serta NRG. Nomor penting tersebut juga harus terlampir. Sebab, akan menjadi bukti dan juga indikator program inpassing ini. Jadi, pastikan sudah memperoleh dua nomor tersebut. 3. Ijazah Syarat pengajuan inpassing guru non PNS 2022 selanjutnya yaitu berupa fotokopi ijazah. Dokumen ini sangat penting sekali dan harus ada. Tentunya harus ijazah S1 atau bisa juga ijazah S2. Calon pendaftar cukup melampirkan bukti fotokopinya saja. Meskipun begitu, ijazah tersebut harus sudah dilegalisir oleh yang menerbitkan ijazah. Jadi, sebelum mengajukan mengikuti program inpassing 2022. Guru sudah melakukan legalisasi ijazah ini. Meskipun terkesan sebagai kecil, namun nyatanya berpengaruh sekali. 4. SK Akreditasi Selain dokumen SK dari sekolah, syarat pengajuan inpassing guru non PNS 2022 juga harus melampirkan SK akreditasi dari perguruan tinggi tempatnya menempuh pendidikan. Seperti sudah disebutkan di atas, bahwa calon pendaftar harus berasal dari perguruan tinggi yang sudah mendapat akreditasi. Jadi, sebagai bukti bahwa perguruan tinggi tersebut sudah mendapat akreditasi. Guru juga harus melampirkan SK akreditasi dari universitas-nya. SK ini bisa diperoleh langsung dari perguruan tingginya. Bisa juga didapat dengan mengunduh langsung dari website universitas-nya. 5. Fotokopi Sertifikat Pendidik Untuk syarat yang berikutnya adalah dengan melampirkan fotokopi sertifikat pendidik. Seperti disebutkan di awal, guru yang akan mengikuti program ini harus mempunyai sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut juga harus mendapat legalitas dari tempat yang menerbitkannya. Bisa dari universitas tempat guru tersebut menempuh pendidikan. Namun, bisa juga dari tempat guru tersebut mengikuti PPG Pendidikan Profesi Guru. Sehingga, pastikan sertifikat tersebut sudah memperoleh legalitas yang jelas. 6. Transkrip Data Pada syarat pengajuan inpassing guru non PNS 2022 yang selanjutnya yaitu sebuah transkrip data. Tetapi, syarat ini hanya khusus guru yang mengajar di SD, SMP, serta SLB saja. Transkrip ini harus sesuai dengan dapodik saat pertama pengusulan. Jadi, kalau bukan guru SD, SMP, atau SLB tak perlu melampirkan syarat ini. Pastikan guru yang mengajar di tempat tersebut sudah mempersiapkan dokumen transkrip data tersebut. Biasanya banyak yang tidak tahu jika lembar transkrip data harus dilampirkan juga. 7. SK Tugas Tambahan Jika guru tersebut memperoleh tugas tambahan, maka wajib melampirkan SK Tugas Tambahan. Dokumen ini bisa menjadi penentu lolos serta tidaknya guru tersebut. Jika memiliki SK ini bisa menjadi nilai lebih bagi guru tersebut. SK Tugas Tambahan bisa diperoleh langsung dari kepala sekolah. SK ini juga harus mendapat legalitas dari pihak terkait. Seperti kepala sekolah serta pihak-pihak yang berhubungan dengan tugas tambahan tersebut. Jadi, pastikan untuk melakukan legalisasi terlebih dahulu. Sebab, dokumen ini bisa memberikan nilai bagi guru yang mengikuti program ini. Itulah semua syarat pengajuan inpassing guru non PNS 2022 yang harus dipenuhi. Bagi yang tertarik dengan program ini sebaiknya mempersiapkan syaratnya mulai dari sekarang. Pendaftaran program inpassing ini bisa melalui online. Tentunya melalui halaman resmi dari yang mengadakan program tersebut. Guru tinggal memasukkan syarat dokumen yang sudah disebutkan di atas. Jika lolos maka guru juga akan memperoleh selembar SK Inpassing yang sangat penting dan berharga. Dari SK tersebut hidup guru non PNS bisa semakin tertunjang dan sejahtera pastinya.

guru inpassing menjadi asn 2021